Dinas Perikanan dan Pangan

Dinas Perikanan mengikuti pertemuan Temu Koordinasi Teknis Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan/BPAN (Wilayah Barat) pada 20-22 Mei 2019 di Bogor yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Peserta Temu Koordinasi Teknis dihadiri oleh 260 peserta yang berasal dari: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), unit kerja terkait lingkup  KKP (Unit Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Biro Perencanaan-Sekretariat Jenderal, Pusdatin-Sekretariat Jenderal, Puslatluh-BRSDMKP dan  Direktorat Perizinan dan Kenelayanan-Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap), 21 perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 219 perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, PT. Jasindo dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Dinas Perikanan, Ir.Arlindawati,M.Si yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan, kegiatan ini bermakna strategis sebagai upaya dalam mewujudkan perbaikan tata kelola perikanan tangkap dan menjamin kesejahteraan nelayan kita di Kab.Pessel.

“ Jumlah nelayan tangkap yang ada dari data tahun lalu sebanyak 18.883 orang, pembudidaya ikan ada sekitar 1.153 orang, serta pengolahan dan pemasaran perikanan sebanyak 65 orang, dengan begitu diharapkan kita mampu mengcover seluruh SDM perikanan dan kelautan di Kab. Pessel salah satunya adalah dengan perluasan perlindungan sosial melalui asuransi nelayan,” ungkap  Ir.Arlindawati,M.Si.

Ir.Arlindawati,M.Si menambahkan bahwa Dinas Perikanan melalui Bidang Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya sejak tahun 2016-2019 dari 34 yang diajukan 32 orang nelayan terealisasi sebanyak Rp. 3.140.000.000,  1 orang ditolak dan 1 orang sedang dalam proses (Rp. 20.000.000,-)

“Hal ini, menggambarkan bahwa upaya kita untuk memperbaiki tata kelola perikanan paling tidak sudah memberikan hasil secara nyata di Kab.Pessel,” tutupnya.